- Artikel
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
Artikel
- OPTIMALISASI PENGARSIPAN DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN MELALUI APLIKASI e-ADiK (ELEKTRONIK ARSIP DIGITAL KEUANGAN) | (14/01)
- PAYUNG HUKUM ASURANSI SYARIAH | (02/10)
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
SISTEM PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENGADILAN AGAMA WILAYAH BALI
Untuk Mengetahui Proses Penanganan Perkara Banding PTA Bali, silakan klik Nama Pengadilan Agama dibawah lalu masukkan nomor perkara.