Pengadilan Tinggi Agama Bali

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

FUNGSI PPID

Informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi setiap Orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PROFIL SINGKAT PPID

Pengadilan Tinggi Agama Bali berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya unit yang memiliki fungsi layanan informasi, yaitu dengan adanya Loket Informasi pada PTSP.

Setelah itu, terbitlah SK KMA nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai pedoman pelayanan informasi di Mahkamah Agung dan pengadilan. Di tahun 2007 ini, belum dikenal istilah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan Atasan PPID melainkan Petugas Informasi dan Dokumentasi dan Penanggung Jawab. Di dalam SK KMA 144 tahun 2007 ini dijelaskan mengenai informasi yang harus diumumkan pengadilan, tata cara pengumumannya, informasi yang dapat diakses publik, dan tata cara mendapatkan informasi tersebut, biaya, prosedur keberatan, dan pemanfaatan informasi.

Kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang disahkan pada bulan April 2008 dan kemudian mulai berlaku pada bulan April 2010. UU tersebut menggunakan istilah-istilah yang sedikit berbeda dengan yang digunakan pada SK KMA 144 tahun 2007, sehingga Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

SK KMA 1-144 tahun 2011 menambahkan beberapa detil yang belum diatur pada SK KMA 144 tahun 2007, di antaranya informasi yang dikecualikan, prosedur pengaburan informasi yang disertai dengan contoh, dan formulir-formulir terkait pelayanan informasi. Selain itu, pelaksana pelayanan informasi menjadi empat, yaitu atasan PPID, PPID, penanggung jawab informasi, dan petugas informasi.

SK KMA 2-144 tahun 2022, pelaksana pelayanan informasi menjadi lima, yaitu Dewan Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi.

STRUKTUR PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Unduh SK Penjunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PTA BALI

Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H.

Dr.H. Dudung, S.H., M.H.

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H.

H. Saifuddin, S.H., M.H.

Abdul Halim, S.H.

Adenan, S.H., M.H.

Nirwan Samsul Rijal, S.H., M.H.

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Ramli, S.H., M.H.

Ade Erna Bhakti, S.H., M.H.

Endang Fatmawati, S.H.

Tugas, Fungsi, Tanggungjawab, dan Kewenangan PPID

1. Menetapkan kebijakan layanan informasi publik.

2. Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh informasi dalam bentukcetak atau elektronik yang meliputi:

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon informasi.

3. Mengkoordinasikan pendataan informasi di Pengadilan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun guna memastikan ketersediaan informasi publik dan jangka waktu penyimpanan informasi publik.

4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media e-LID atau media lainnya.

5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Layanan Informasi.

6. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

7. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Layanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.

8. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

9. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak.

10. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Layanan Informasi.

11. Mengembangkan kapasitas pengelola layanan informasi dalam rangka memberikan layanan secara prima (service excellent).

12. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.

13. Melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan layanan informasi publik yang efektif dan efisien.

14. Memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.

15. Menetapkan laporan layanan informasi publik.

16. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA