Pengadilan Tinggi Agama Bali

November 27, 2025
11:56 am

Ketua MA Terima Kunjungan Delegasi Kehakiman Vietnam: Mendorong Digitalisasi dan Transparansi Peradilan

Jakarta – Humas MA: Pada Kamis, 27 November 2025, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menerima secara resmi kunjungan delegasi dari Kementerian Kehakiman Vietnam di Lantai 13 Tower MA, Jakarta Pusat. Delegasi Vietnam dipimpin oleh Deputi Direktur Jenderal Departemen Penegakan Putusan Perkara Sipil (Civil Judgment Enforcement), Tran Thi Phuong Hoa, serta sejumlah pejabat tinggi dari berbagai divisi penegakan putusan dan transformasi digital.

Susunan Kehadiran dan Agenda Pembicaraan

Mendampingi Ketua MA dalam pertemuan ini hadir sejumlah pejabat tinggi MA, termasuk Sekretaris MA, Plt. Panitera, Kepala Badan Urusan Administrasi, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, bersama pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Dalam dialog, pertemuan menitikberatkan pada praktik dan tantangan implementasi sistem elektronik dalam administrasi perkara, upaya memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadilan. Delegasi Vietnam tertarik mempelajari sistem elektronik di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan reformasi peradilan di negaranya.

Relevansi dalam Upaya Reformasi Peradilan

Kunjungan ini terjadi dalam konteks global dan regional di mana banyak negara — termasuk Indonesia dan Vietnam — berusaha memperkenalkan “e-court” atau sistem peradilan digital untuk mengakselerasi penanganan perkara, memperpendek waktu penyelesaian, dan meningkatkan keterbukaan. Studi tentang penerapan “e-courts” di Vietnam menunjukkan bahwa inisiatif seperti ini penting untuk meningkatkan efisiensi peradilan, sejalan dengan tren reformasi yudisial di kawasan Asia Tenggara.

Di Indonesia, misalnya, MA telah menerbitkan regulasi dan pedoman teknis terkait administrasi elektronik, termasuk pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara daring, serta penerbitan salinan putusan dan akta cerai dalam bentuk elektronik di lingkungan pengadilan agama dan perdata.

Potensi Peningkatan Kerja Sama Internasional

Pertemuan ini menunjukkan semangat untuk memperkuat kerja sama peradilan antara Indonesia dan Vietnam — dua negara dengan sistem hukum sipil yang memiliki tantangan serupa dalam menangani beban perkara dan meningkatkan akses keadilan di era digital.

Dengan saling berbagi praktik terbaik dalam administrasi perkara elektronik, penegakan putusan, dan transparansi pengadilan, kedua negara dapat saling belajar dan memperkuat kredibilitas sistem peradilan nasional masing-masing.

Pernyataan Ketua MA dan Tanggapan Delegasi Vietnam

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan penghargaan atas kunjungan dan menyatakan kesiapan MA untuk berbagi pengalaman dalam transformasi digital peradilan. Tantangan seperti adaptasi teknologi, pelatihan SDM, keamanan data, dan standarisasi prosedur diakui sebagai hal penting dalam proses reformasi.

Sementara itu, delegasi Vietnam menyampaikan antusiasme mereka terhadap pengalaman Indonesia, menyebut kunjungan ini sebagai kesempatan berharga untuk memperkaya kebijakan internal guna memperkuat penegakan putusan dan administrasi peradilan sipil di Vietnam.

Signifikansi bagi Peradilan di Indonesia (termasuk Pengadilan Agama)

Kunjungan ini mempertegas bahwa reformasi peradilan melalui digitalisasi bukan hanya isu domestik, tapi bagian dari tren internasional — penting bagi seluruh lingkungan peradilan, termasuk lembaga agama dan perdata.
Berbagai regulasi dan pedoman elektronik telah diterapkan oleh MA, menjadi dasar untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan lingkungan pengadilan agama untuk meningkatkan efisiensi layanan.
Kerja sama internasional seperti ini bisa membuka peluang bagi pertukaran pengalaman, pelatihan SDM, dan adaptasi kebijakan terbaik antar negara — yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan.

Penutup dan Harapan ke Depan

Kunjungan delegasi Kehakiman Vietnam ke MA adalah langkah strategis dalam memperkuat kerja sama peradilan antar negara di Asia Tenggara, khususnya dalam aspek digitalisasi dan transparansi. MA menunjukkan keterbukaan dan komitmen berbagi pengalaman.

Diharapkan inisiatif seperti ini tidak hanya berhenti pada pertukaran kunjungan, tetapi memacu transformasi nyata — pelatihan SDM, penerapan e-court, monitoring akuntabilitas, dan perluasan akses peradilan, termasuk di lingkungan peradilan agama dan daerah.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA