Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI sukses menyelenggarakan Webinar Dialog Yudisial bersama The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) pada Kamis (25/9/2025). Mengangkat tema “Perlindungan Perempuan dan Anak”, kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti secara aktif oleh seluruh jajaran pimpinan, hakim, dan tenaga teknis pada pengadilan tingkat pertama hingga banding di lingkungan Peradilan Agama.
Acara dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badilag, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., yang menegaskan komitmen kuat institusi Peradilan Agama dalam memperkuat kapasitas dan inovasi layanan peradilan, khususnya terkait isu strategis perlindungan perempuan dan anak.
Dalam sambutannya, Dirjen Muchlis menekankan pentingnya kolaborasi internasional. “Pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik antara kedua lembaga peradilan ini akan sangat bermanfaat bagi Badilag dalam mengembangkan sistem peradilan yang lebih responsif gender dan ramah anak. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkaya wawasan hakim dan aparat peradilan agama dalam memahami dampak jangka panjang perkawinan anak terhadap kehidupan anak di masa depan,” ujarnya.
Materi yang dibahas dalam dialog ini mencakup:
Analisis data perkara dispensasi kawin tahun 2024–2025.
Evaluasi berbagai inisiatif akses keadilan, seperti sidang keliling, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan pembebasan biaya perkara (Prodeo).
Perkembangan terkini sistem pendaftaran perkara dan persidangan daring.
Dirjen Badilag juga meneguhkan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. “Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama senantiasa berkomitmen kuat terhadap upaya-upaya pemenuhan hak perempuan dan anak, khususnya dalam perkara dispensasi kawin. Kami berkeyakinan, keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus tuntas dan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.
Dialog interaktif bersama Justice Suzanne Christie dari FCFCOA dan tim AIPJ3 berlangsung dinamis. Para peserta aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, sekaligus mendapatkan perspektif baru dari sistem peradilan keluarga Australia. Pertukaran pengetahuan ini diharapkan menjadi katalis lahirnya inovasi dalam proses peradilan keluarga di Indonesia.
Kolaborasi Badilag dengan FCFCOA melalui AIPJ3 diharapkan tidak berhenti pada dialog ini saja, melainkan berlanjut dalam bentuk langkah nyata untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama perempuan dan anak.
Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI bersama The Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) menggelar Webinar Dialog Yudisial pada Kamis (25/9/2025). Salah satu sesi utama menghadirkan Justice Suzanne Christie yang menyampaikan perspektif segar dan solusi inovatif terkait penguatan akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan.
Dialog ini diawali dengan paparan data mendalam dari Asisten Hakim Yustisial Ditjen Badilag, Yudi Hermawan. Ia mengungkapkan, pada tahun 2024 terdapat 32.400 perkara dispensasi kawin yang diputus Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dengan tingkat dikabulkan mencapai 91,07%. Hingga 19 September 2025, tercatat 19.790 perkara telah diputus, dengan tingkat pengabulan tetap tinggi di angka 89,54%.
Hermawan juga menyoroti langkah-langkah Badilag dalam memperluas akses keadilan melalui digitalisasi, seperti peningkatan signifikan penggunaan e-Court yang pada 2025 telah diadopsi hampir 100% di sejumlah Pengadilan Agama. Selain itu, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang Keliling, dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) juga menunjukkan hasil menggembirakan di tahun 2024. Posbakum berhasil menjangkau 234.784 orang (110% dari target), sedangkan Sidang Keliling menyelesaikan 39.026 perkara (105% dari target).
Dalam presentasi bertajuk “Tiga Dekade Kolaborasi”, Justice Suzanne Christie menawarkan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan klasik akses keadilan, antara lain:
Pendaftaran Perkara Online yang Inklusif
Usulan verifikasi identitas sederhana melalui unggahan foto KTP sebagai solusi jangka pendek, serta integrasi dengan ID Digital Kemendagri untuk pendaftaran perkara daring sepenuhnya di masa depan.
Optimalisasi Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Mendorong peningkatan anggaran prodeo dan integrasi dengan data Kementerian Sosial, sehingga status penerima bantuan sosial dapat langsung terverifikasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014.
Integrasi Layanan Status Sipil
Setiap putusan perkawinan atau perceraian dari Pengadilan Agama otomatis dikirim ke Kemenag dan Kemendagri untuk memperbarui data kependudukan tanpa prosedur tambahan bagi masyarakat.
Standarisasi dan Penegakan Nafkah Anak
Menetapkan perintah nafkah anak yang seragam, terukur, serta dapat ditegakkan dengan mekanisme pemotongan gaji atau pembatasan perjalanan. Christie juga mengusulkan sistem pelacakan pembayaran berbasis QR code untuk tiap anak.
Presentasi Justice Christie mendapat apresiasi dari jajaran pimpinan, hakim, serta tenaga teknis Pengadilan Agama yang hadir. Dialog ini dipandang bernilai tinggi karena tidak hanya mengidentifikasi tantangan, tetapi juga menawarkan peta jalan solusi yang konkret dan dapat diadaptasi di Indonesia.
Kegiatan ini menegaskan komitmen Badilag untuk terus terbuka terhadap pembelajaran serta kolaborasi internasional, dengan fokus utama pada perlindungan hak perempuan dan anak. Solusi yang dipaparkan diharapkan menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan dan inovasi layanan peradilan di masa mendatang.
Denpasar, 26 September 2025 – Pengadilan Tinggi Agama Bali menunjukkan komitmennya terhadap pentingnya data dan statistik dengan menghadirkan Y.M. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Drs. H. Dudung, S.H., M.H. pada Acara Peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Ksirarnawa (Art Centre Denpasar).
Hari Statistik Nasional merupakan agenda tahunan yang digelar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh lapisan masyarakat mengenai peran penting data dan statistik dalam proses perencanaan, pengambilan kebijakan, serta evaluasi pembangunan nasional. Perayaan tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung ketersediaan data yang lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyelenggaraan HSN 2025 di Denpasar, hadir berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan organisasi masyarakat. Kegiatan ini mencakup rangkaian acara seperti sosialisasi program statistik nasional, pemaparan hasil capaian pembangunan berbasis data, serta penyerahan penghargaan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengembangan statistik.
Partisipasi Pengadilan Tinggi Agama Bali melalui kehadiran Wakil Ketua menegaskan dukungan lembaga peradilan terhadap penguatan sistem berbasis data dan statistik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi kelembagaan. Dengan kehadiran ini, PTA Bali turut berkontribusi dalam mengembangkan budaya kerja yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pembangunan yang berlandaskan data.
Peringatan Hari Statistik Nasional 2025 di Gedung Ksirarnawa menjadi wadah bagi seluruh peserta untuk memperluas wawasan, bertukar informasi, dan memperkuat jaringan kerja sama antarinstansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat nasional maupun daerah.
#HariStatistikNasional2025 #PTABali #DataUntukIndonesiaMaju #StatistikUntukKemajuan
Denpasar – Dalam rangka memperingati World CleanUp Day 2025, Pimpinan beserta Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Agama Bali melaksanakan kegiatan kerja bakti pada Jum’at, 26 September 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dan kepedulian PTA Bali terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
World CleanUp Day merupakan gerakan global yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengajak masyarakat di berbagai belahan dunia melakukan aksi nyata membersihkan lingkungan dari sampah dan limbah. Gerakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan.
Kegiatan kerja bakti ini diikuti oleh seluruh unsur pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf dan keluarga besar PTA Bali. Mereka bergotong royong membersihkan area kantor dan lingkungan sekitar, mengumpulkan sampah, serta menata kembali taman dan fasilitas umum agar lebih asri dan nyaman.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian PTA Bali dalam mendukung program nasional dan internasional yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup. “Melalui kerja bakti ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman bagi kita semua,” ujarnya.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur dan masyarakat sekitar dapat lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
#WorldCleanUpDay2025 #PTABali #KerjaBakti #PeduliLingkungan #BersihBersama