{"id":441,"date":"2025-05-31T08:42:43","date_gmt":"2025-05-31T08:42:43","guid":{"rendered":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/?page_id=441"},"modified":"2025-07-24T07:36:46","modified_gmt":"2025-07-23T23:36:46","slug":"hak-hak-pemohon-informasi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/hak-hak-pemohon-informasi\/","title":{"rendered":"HAK – HAK PEMOHON INFORMASI"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

HAK - HAK PEMOHON INFORMASI<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

1. Hak Memperoleh Pelayanan Informasi<\/strong><\/p>

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144\/KMA\/SK\/VIII\/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan
Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :<\/p>

  • Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:<\/li><\/ul>
    1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;<\/li>
    2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;<\/li>
    3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;<\/li>
    4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;<\/li>
    5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;<\/li>
    6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.<\/li>
    7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;<\/li>
    8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;<\/li>
    9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;<\/li>
    10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.<\/li><\/ol>
      • Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:<\/li><\/ul>
        1. korupsi;<\/li>
        2. terorisme;<\/li>
        3. narkotikalpsikotropika;<\/li>
        4. pencucian uang; atau<\/li>
        5. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.<\/li><\/ol>
          • Inforrnasi yang harus diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:<\/li><\/ul>
            1. Peraturan Mahkamah Agung;<\/li>
            2. Surat Edaran Mahkamah Agung;<\/li>
            3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;<\/li>
            4. Laporan tahunan Mahkamah Agung;<\/li>
            5. Rencana strategis Mahkamah Agung;<\/li>
            6. Pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.<\/li><\/ol>

              2. Hak Mengetahui Maklumat Standar Pelayanan<\/strong><\/p>

              Pemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026\/KMA\/SK\/II\/2012 Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :<\/div>
              1. Dasar Hukum<\/li>
              2. Sistem Mekanisme dan Prosedur<\/li>
              3. Jangka Waktu<\/li>
              4. Biaya\/ Tarif<\/li>
              5. Produk Pelayanan<\/li>
              6. Sarana dan Prasarana<\/li>
              7. Kompetensi Pelaksana<\/li><\/ol>
                dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :<\/div>
                1. Pelayanan adminidtrasi persidangan<\/li>
                2. Pelayanan bantuan hukum<\/li>
                3. Pelayanan pengaduan<\/li>
                4. Pelayanan permohonan informasi<\/li><\/ol>

                  3. Hak Mengajukan Keberatan<\/strong><\/p>

                  Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144\/KMA\/SK\/VIII\/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :<\/div>
                  1. Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik<\/li>
                  2. Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6<\/li>
                  3. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya<\/li>
                  4. Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau<\/li>
                  5. Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini<\/li><\/ol>

                    4. Hak Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi<\/strong><\/p>

                    Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :<\/div>
                    Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi
                    Pasal 37<\/em><\/strong><\/div>
                    1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan\/atau Komisi Informasi provinsi dan\/atau Komisi Informasi kabupaten\/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.<\/li>
                    2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).<\/li><\/ol>
                      Pasal 38<\/strong><\/em><\/div>
                      1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan\/atau Komisi Informasi kabupaten\/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan\/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.<\/li>
                      2. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.<\/li><\/ol>
                        Pasal 39<\/strong><\/em>
                        Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.<\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
                        \n\t\t\t\t
                        \n\t\t\t\t
                        \n\t\t\t\t\t\t\t
                        \n\t\t\t
                        <\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                        HAK – HAK PEMOHON INFORMASI 1. Hak Memperoleh Pelayanan Informasi Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144\/KMA\/SK\/VIII\/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di PengadilanPemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa : Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi: Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_eb_attr":"","pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"class_list":["post-441","page","type-page","status-publish","hentry"],"rttpg_featured_image_url":null,"rttpg_author":{"display_name":"Admin","author_link":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/author\/adnanafifi17\/"},"rttpg_comment":0,"rttpg_category":null,"rttpg_excerpt":"HAK – HAK PEMOHON INFORMASI 1. Hak Memperoleh Pelayanan Informasi Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144\/KMA\/SK\/VIII\/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di PengadilanPemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa : Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi: Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon,…","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=441"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/441\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2314,"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/441\/revisions\/2314"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pta-bali.go.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}